WTE Readiness Index 2025: Bedah Data Kesiapan 10 Kota Indonesia Menuju Energi dari Sampah

WTE Readiness Index 2025: Bedah Data Kesiapan 10 Kota Indonesia Menuju Energi dari Sampah | CRE Blog
PT Centra Rekayasa Enviro
Research & Insights — CRE Blog
Laporan Riset
Sampah Watch Research Division × CRE — Oktober 2025

WTE Readiness Index 2025:
Bedah Data Kesiapan 10 Kota Indonesia
Menuju Energi dari Sampah

Analisis hybrid energi dan karbon (60:40) mengungkap bahwa Indonesia memiliki potensi 220 MW kapasitas PLTSa dan reduksi 1,75 juta tCO₂eq per tahun. Tapi tidak semua kota siap — dan angkanya lebih mengejutkan dari yang kita bayangkan.

10
Kota Dinilai
∼220 MW
Potensi PLTSa
1,75 Jt
tCO₂eq/tahun
Rp221 M
Nilai Karbon/Tahun
Penulis Tim Riset CRE & Sampah Watch Tanggal Oktober 2025 · CRE Blog Topik WTE · PLTSa · RDF · Ekonomi Karbon · Data Kota Estimasi Baca ±16 menit

Artikel ini merupakan analisis mendalam berdasarkan laporan resmi Waste-to-Energy Readiness Index 2025: Analisis Hybrid Energi dan Karbon 10 Kota Utama Indonesia, disusun oleh Sampah Watch Research Division — PT. Centra Rekayasa Enviro. Unduh laporan lengkap →

Indonesia menghasilkan lebih dari 190.000 ton sampah setiap hari — setara 69 juta ton per tahun. Lebih dari separuh TPA di seluruh Indonesia sudah melampaui kapasitas maksimalnya. Dan setiap ton sampah yang berakhir di TPA terbuka melepas metana, gas rumah kaca dengan potensi pemanasan 28 kali lebih tinggi dari CO₂.

Di sisi lain, Indonesia memiliki target Net Zero Emission 2060 dan komitmen NDC 2030 untuk menurunkan emisi hingga 43,20% dengan dukungan internasional. Angka-angka ini bertemu di satu titik strategis: Waste-to-Energy — mengubah sampah menjadi listrik, nilai karbon, dan peluang ekonomi sirkular.

Tapi seberapa siap kota-kota kita untuk transisi ini? Inilah pertanyaan yang dijawab laporan WTE Readiness Index 2025, sebuah inisiatif riset bersama Sampah Watch Research Division dan PT Centra Rekayasa Enviro, menggunakan metodologi hybrid yang untuk pertama kalinya menggabungkan dimensi energi dan karbon secara terintegrasi dalam satu indeks nasional.

Konteks Kebijakan

Laporan ini disusun dalam momentum penting: terbitnya Perpres No. 109 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik dan Ekonomi Sirkular, yang menyempurnakan Perpres 35/2018 dengan menambahkan dimensi ekonomi sirkular, integrasi RDF, dan kewajiban pelaporan kinerja karbon melalui SRN-KLHK.


01 / MetodologiModel Hybrid 60:40 — Bukan Sekadar Kalkulasi Energi

Yang membedakan laporan ini dari analisis WTE sebelumnya adalah pendekatannya yang tidak hanya menghitung potensi listrik, tetapi juga nilai karbon secara bersamaan. Inilah yang disebut Model Hybrid 60:40.

Formula Indeks Kesiapan WTE
WTE Readiness Index (WRI) = (0.6 × Energi Index) + (0.4 × Karbon Index)

Model ini bertumpu pada tiga pilar yang dinilai secara terintegrasi:

01
Pilar Teknis dan Energi (Bobot 60%)

Kapasitas timbulan sampah, nilai kalor rata-rata (LHV), efisiensi konversi termal, dan potensi daya listrik dalam MWh/hari. Juga mencakup kesiapan jaringan PLN sebagai offtaker dan kedekatan dengan industri pengguna RDF seperti pabrik semen dan PLTU co-firing.

02
Pilar Lingkungan dan Karbon (Bobot 40%)

Estimasi pengurangan emisi CO₂eq per tahun, nilai ekonomi karbon berdasarkan IDXCarbon (Rp120.000/tCO₂eq), dan kontribusi terhadap NDC 2030. Faktor emisi grid yang digunakan: 0,85 tCO₂/MWh — angka yang mencerminkan intensitas karbon jaringan listrik Indonesia saat ini yang masih didominasi batubara.

03
Pilar Kelembagaan dan Tata Kelola

Keselarasan dengan regulasi nasional dan daerah, kesiapan offtaker energi, serta dukungan kebijakan lokal. Ini mencakup evaluasi site readiness mapping berbasis data geospasial dan densitas penduduk untuk menilai kelayakan lokasi fasilitas WTE.

Asumsi Teknis dan Finansial Kunci

ParameterNilaiSumber
Faktor emisi grid0,85 tCO₂/MWhESDM / ERiC-DKTI (2024)
Tarif listrik acuanUSD 0,1877/kWhPLN / Perpres 109/2025
Nilai karbonRp 120.000/tCO₂eqIDXCarbon (2024)
LCOE rata-rata WTEUSD 123–128/MWhSampah Watch (2025)
IRR proyek (dengan tipping fee)11–13%Simulasi model
Tipping fee acuanRp 150.000–200.000/tonSkenario model

Validasi data dilakukan melalui tiga tahap: cross-verifikasi antara SIPSN-KLHK dan laporan BPS provinsi, kalibrasi teknis menggunakan nilai kalor dan faktor efisiensi sesuai SNI 8966:2021, serta audit karbon melalui estimasi Life Cycle Emission Factor dari IDXCarbon dan SRN-KLHK.


02 / Temuan UtamaSiapa yang Paling Siap — dan Seberapa Jauh Jaraknya?

Dari 10 kota yang dievaluasi, indeks kesiapan nasional menunjukkan pola yang menarik: tiga kota meraih kategori “Sangat Siap,” tiga lainnya “Siap,” dan empat kota berada di kategori “Cukup Siap.” Tidak ada kota yang masuk kategori “Kurang Siap” atau “Tidak Siap,” yang menunjukkan bahwa secara umum kota-kota besar Indonesia sudah memiliki fondasi dasar.

#1
Bogor
91,3
Sangat Siap
1,1 rb ton/hari
360 MWh/hari
145 tCO₂eq/thn
#2
Jakarta Timur
88,6
Sangat Siap
2,7 rb ton/hari
820 MWh/hari
320 tCO₂eq/thn
#3
Jakarta Barat
84,2
Sangat Siap
2,1 rb ton/hari
650 MWh/hari
248 tCO₂eq/thn
#4
Surabaya
81,7
Siap
2,2 rb ton/hari
620 MWh/hari
210 tCO₂eq/thn
#5
Tangerang
79,8
Siap
1,5 rb ton/hari
480 MWh/hari
172 tCO₂eq/thn
#6
Jakarta Selatan
77,4
Siap
1,8 rb ton/hari
510 MWh/hari
186 tCO₂eq/thn
#7
Bekasi
74,5
Cukup Siap
1,9 rb ton/hari
530 MWh/hari
190 tCO₂eq/thn
#8
Medan
71,8
Cukup Siap
1,6 rb ton/hari
490 MWh/hari
174 tCO₂eq/thn
#9
Bandung
69,2
Cukup Siap
1,4 rb ton/hari
420 MWh/hari
159 tCO₂eq/thn
#10
Makassar
67,9
Cukup Siap
1,2 rb ton/hari
380 MWh/hari
148 tCO₂eq/thn
6.020
MWh/hari — total potensi energi dari 10 kota (setara kapasitas PLTSa nasional ∼220 MW)
1,75 Jt
tCO₂eq/tahun — total reduksi emisi GRK jika seluruh 10 kota mengoperasikan WTE secara optimal
Rp221 M
/tahun — nilai ekonomi karbon (IDXCarbon) dari 10 kota, potensi sumber pendapatan tambahan proyek

03 / Temuan MengejutkanBogor Mengalahkan Jakarta — dan Kenapa Ini Penting

Temuan paling mengejutkan dari laporan ini adalah posisi Bogor sebagai kota paling siap dengan skor 91,3 — mengungguli Jakarta Timur (88,6) dan Jakarta Barat (84,2) yang memiliki volume sampah jauh lebih besar.

① Bogor — Juara Tersembunyi
91,3
1.100
Ton/hari timbulan
360
MWh/hari potensi energi
145k
tCO₂eq/tahun reduksi
Bogor unggul bukan karena volume sampahnya terbesar, tetapi karena kombinasi kesiapan infrastruktur, kedekatan jaringan PLN, integrasi sistem RDF, dan dukungan kebijakan daerah yang lebih kohesif. Ini menjadi pelajaran penting: kesiapan WTE bukan fungsi linear dari besar-kecilnya kota.
② Jakarta Timur — Volume Terbesar, Potensi Energi Tertinggi
88,6
2.700
Ton/hari timbulan
820
MWh/hari — tertinggi
320k
tCO₂eq/tahun reduksi
Jakarta Timur memiliki potensi energi harian tertinggi di antara 10 kota — 820 MWh/hari. Namun kompleksitas tata kelola lintas institusi dan tekanan densitas penduduk menempatkannya di posisi kedua. Jika digarap optimal, Jakarta Timur saja bisa menyumbang 320.000 tCO₂eq per tahun dalam pengurangan emisi nasional.

Anomali Bandung — Volume Besar, Skor Sedang

Bandung, sebagai ibu kota Jawa Barat dengan timbulan 1.400 ton/hari, hanya meraih skor 69,2 (peringkat 9). Selisih skor yang signifikan dibanding kota-kota Jabodetabek mengindikasikan gap pada dimensi kelembagaan dan tata kelola — bukan semata-mata persoalan teknis atau volume sampah. Infrastruktur pengumpulan, integrasi data, dan kesiapan kebijakan daerah adalah area yang memerlukan penguatan.

Catatan untuk Bandung

Dengan potensi energi 420 MWh/hari dan reduksi emisi 159.000 tCO₂eq/tahun, Bandung memiliki potensi ekonomi karbon sekitar Rp19 miliar/tahun dari IDXCarbon. Kesenjangan antara potensi ini dan kesiapan aktual (skor 69,2) menunjukkan peluang perbaikan tata kelola yang konkret dan terukur.

“Kesiapan WTE bukan fungsi linear dari besar-kecilnya kota. Bogor membuktikan bahwa kohesivitas kebijakan dan integrasi data mengalahkan skala volume.”

— Sampah Watch Research Division, WTE Readiness Index 2025

04 / Dimensi KarbonSampah sebagai Aset Karbon — Monetisasi yang Belum Digarap

Salah satu kontribusi terpenting laporan ini adalah memperkenalkan pendekatan carbon hybrid model yang tidak hanya melihat WTE dari sisi listrik yang dihasilkan, tetapi juga dari nilai karbon yang bisa “dipanen.”

Logikanya sederhana tapi sering diabaikan: setiap ton sampah yang dikonversi menjadi energi melalui insinerasi di fasilitas dengan teknologi terkendali menghindari dua sumber emisi sekaligus — emisi metana dari dekomposisi di TPA, dan emisi CO₂ dari pembangkit listrik berbasis batubara yang digantikan.

Potensi Ekonomi Karbon dari 10 Kota

KotaReduksi Emisi (tCO₂eq/th)Nilai Karbon (Rp/th)Skor WTE
Jakarta Timur320.000Rp 38,4 M88,6
Jakarta Barat248.000Rp 29,8 M84,2
Surabaya210.000Rp 25,2 M81,7
Jakarta Selatan186.000Rp 22,3 M77,4
Bekasi190.000Rp 22,8 M74,5
Medan174.000Rp 20,9 M71,8
Bandung159.000Rp 19,1 M69,2
Makassar148.000Rp 17,8 M67,9
Tangerang172.000Rp 20,6 M79,8
Bogor145.000Rp 17,4 M91,3
Total Nasional∼ 1.752.000∼ Rp 210 Mrata-rata 78,6

Nilai karbon dihitung menggunakan harga IDXCarbon 2024: Rp 120.000/tCO₂eq. Angka aktual bergantung pada harga karbon yang berfluktuasi.

Angka Rp 221 miliar per tahun dari nilai karbon 10 kota ini bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi proyek WTE — bahkan sebelum memperhitungkan nilai listrik yang dijual ke PLN. Dalam model finansial jangka panjang (tenor PPA 30 tahun di bawah Perpres 109/2025), pendapatan karbon bisa meningkatkan IRR proyek secara substansial dan memperkuat kelayakan bankable untuk lender internasional seperti JICA, ADB, atau Danantara.

Integrasi dengan Ekosistem Karbon Nasional

Laporan ini mengusulkan integrasi Sampah Watch Carbon Ledger dengan SRN-KLHK dan IDXCarbon sebagai langkah kritis untuk memonetisasi nilai karbon dari proyek WTE. Tanpa integrasi data yang terverifikasi — berapa ton masuk, berapa energi keluar, berapa emisi dihindari — tidak ada kredit karbon yang bisa diklaim dan diperdagangkan. Data adalah kunci.


05 / Analisis TeknisPLTSa vs RDF — Dua Jalur Konversi yang Saling Melengkapi

Laporan ini tidak mempertentangkan PLTSa (insinerasi) dan RDF (Refuse Derived Fuel), melainkan melihat keduanya sebagai jalur konversi yang saling melengkapi tergantung karakteristik kota.

Kota-Kota Jabodetabek — Unggul di Komponen Energi

Kota-kota Jabodetabek menunjukkan keunggulan di komponen energi karena tiga faktor struktural: infrastruktur pengumpulan dan transportasi yang lebih modern, akses langsung ke jaringan PLN 150-500 kV sebagai offtaker listrik, dan kedekatan dengan industri pengguna RDF seperti pabrik semen dan PLTU co-firing. Kombinasi ini membuat LCOE aktual proyek WTE di Jabodetabek lebih kompetitif dibanding kota-kota lain.

Surabaya — Kasus Integrasi Circular Economy

Surabaya layak mendapat perhatian khusus. Dengan skor 81,7 dan volume timbulan 2.200 ton/hari, kota ini menonjol karena integrasi sistem RDF dan inisiatif circular economy lokal yang lebih matang. Pengalaman PLTSa Benowo — meski penuh pelajaran pahit — telah membangun kapasitas teknis dan kelembagaan yang tidak dimiliki kota lain. Surabaya adalah kota yang “belajar keras” dari kegagalan dan kini siap mengoptimalkan jalur yang tepat.

Catatan Teknis — Nilai Kalor MSW Indonesia

Salah satu tantangan teknis yang secara konsisten dihadapi seluruh proyek WTE di Indonesia adalah nilai kalor rata-rata MSW yang rendah (2.000–2.500 kcal/kg) akibat kadar air yang tinggi (50–65%) dan kandungan organik basah yang dominan. Laporan ini menggunakan LHV aktual per kota sebagai variabel utama, bukan asumsi standar. Ini penting karena nilai kalor menentukan efisiensi konversi dan LCOE secara langsung.

Potensi Integrasi WTE — Data Center

Satu bagian menarik dari laporan ini adalah pembahasan tentang model integrasi WTE dengan data center, terinspirasi dari praktik di China. Panasnya proses pembakaran tidak hanya bisa dikonversi menjadi listrik, tetapi juga digunakan untuk sistem pendinginan data center melalui absorption chiller. Ini membuka jalur valorisasi energi tambahan yang bisa meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem dan mengurangi biaya operasional data center yang terus tumbuh di kota-kota besar.


06 / Implikasi InvestasiAngka yang Harus Masuk Model Finansial

Dari perspektif investasi, laporan ini menyajikan tiga angka kunci yang harus menjadi dasar setiap feasibility study proyek WTE di Indonesia.

USD 123–128
/MWh — LCOE rata-rata proyek WTE dari 10 kota. Angka ini harus dibandingkan dengan tarif beli PLN di bawah Perpres 109/2025 (USD 0,1877/kWh atau Rp 3.000-4.500/kWh) untuk menilai viabilitas komersial.
11–13%
IRR proyek dengan tipping fee Rp 150.000–200.000/ton. Ini adalah IRR yang masuk dalam threshold minimum lender multilateral (biasanya >12%) — artinya proyek viable, tetapi tidak dengan banyak ruang kesalahan.
30 Tahun
Tenor PPA di bawah Perpres 109/2025. Durasi yang lebih panjang dari kontrak sebelumnya meningkatkan kepastian pendapatan dan memperbaiki struktur pembiayaan jangka panjang.

Skema Pembiayaan Nasional — Danantara dan Patriot Bond

Laporan ini juga membahas ekosistem pembiayaan yang sedang dibentuk untuk mendukung program PLTSA nasional. Danantara sebagai koordinator investasi nasional, ditambah instrumen Patriot Bond yang diarahkan untuk proyek infrastruktur hijau, memberikan alternatif pembiayaan di luar skema pinjaman bank konvensional. Ini penting terutama untuk kota-kota di luar Jawa yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari lender internasional.

Posisi CRE dalam Ekosistem Investasi WTE

Sebagai perusahaan yang telah menangani berbagai proyek insinerasi, WWTP, dan pengolahan limbah B3 di Indonesia, CRE dapat membantu developer dan investor melakukan technical due diligence, menyiapkan dokumen AMDAL dan Pertek, merancang sistem pengelolaan residu, serta mengembangkan model finansial yang mencerminkan seluruh komponen risiko dan pendapatan — termasuk nilai karbon yang sering diabaikan dalam model konvensional.


07 / RoadmapPeta Jalan Implementasi 2025–2035

Laporan ini menyusun roadmap investasi nasional dalam tiga fase yang realistis, mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan pembiayaan di setiap tahap.

2025–2027 — Fase Fondasi
Penetapan regulasi teknis, pilot data platform, dan financial close 3–5 kota prioritas

Perpres 109/2025 menjadi katalis. Fokus pada penyelesaian dokumen perizinan, penetapan tipping fee di masing-masing daerah, dan integrasi data timbulan dengan platform digital. Tiga kota “Sangat Siap” (Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Barat) menjadi kandidat first mover.

2027–2030 — Fase Ekspansi
Operasionalisasi 10 kota, integrasi carbon trading nasional, scale-up RDF

Seluruh 10 kota dalam laporan ini mulai beroperasi minimal di tahap pembangunan. Mekanisme carbon trading melalui IDXCarbon mulai aktif menghasilkan pendapatan. RDF mulai dipasok ke industri semen dan PLTU co-firing sebagai substitusi batubara.

2030–2035 — Fase Maturasi
Sistem WTE nasional terhubung, kontribusi terhadap NDC 2030 terukur, ekspansi ke kota tier-2

Indonesia memiliki “national WTE grid” yang terhubung — bukan lagi proyek per kota yang berdiri sendiri. Kontribusi terhadap target NDC terverifikasi melalui SRN-KLHK. Kota-kota tier-2 mulai mengikuti model yang telah terbukti dari 10 kota pelopor.


08 / RekomendasiApa yang Harus Dilakukan Sekarang

Laporan WTE Readiness Index 2025 menutup dengan rekomendasi strategis yang dikelompokkan berdasarkan aktor — karena skalanya membutuhkan koordinasi lintas sektor yang tepat.

P
Untuk Pemerintah Pusat (KLHK, ESDM, Bappenas)

Segera terbitkan regulasi teknis turunan Perpres 109/2025, khususnya tentang standar pengelolaan residu, baku mutu emisi yang diperbarui, dan mekanisme tipping fee nasional. Bangun Sistem Registri Nasional terintegrasi yang menghubungkan data timbulan, energi, dan karbon dari seluruh proyek WTE. Percepat pengembangan secure landfill B3 regional untuk menampung fly ash insinerator.

D
Untuk Pemerintah Daerah

Tingkatkan kualitas data timbulan melalui SIPSN-KLHK — akurasi data adalah fondasi dari seluruh analisis WTE. Tetapkan tipping fee yang mencerminkan biaya pengelolaan aktual (Rp 150.000–200.000/ton sebagai acuan). Libatkan masyarakat sejak tahap perencanaan untuk menghindari resistensi sosial yang menjadi salah satu faktor kegagalan proyek WTE di Indonesia.

I
Untuk Investor dan Developer

Jangan abaikan komponen karbon dalam model finansial — nilai karbon Rp 120.000/tCO₂eq bisa menjadi “pendapatan tersembunyi” yang signifikan dalam 30 tahun tenor PPA. Sertakan program uji karakteristik abu (fly ash dan bottom ash) dalam desain proyek sejak awal untuk menghindari sengketa regulatoris di kemudian hari. Manfaatkan skema Danantara dan Patriot Bond untuk diversifikasi struktur pembiayaan.


09 / PenutupIndonesia Bisa Menjadi Bangsa Penghasil Energi Hijau dari Sampah

Angka-angka dalam laporan ini bukan hanya statistik. Mereka adalah peta potensi yang belum direalisasikan: 6.020 MWh energi per hari, 1,75 juta ton CO₂ yang bisa dihindari per tahun, dan nilai ekonomi karbon Rp 221 miliar yang menunggu dimonetisasi — semua ini tersimpan dalam 190.000 ton sampah yang hari ini masih berakhir di TPA.

WTE Readiness Index 2025 membuktikan bahwa fondasi ada. Kota-kota besar Indonesia — setidaknya 10 di antaranya — memiliki volume, infrastruktur, dan potensi yang cukup untuk memulai transisi ini. Yang masih perlu diselesaikan adalah ekosistem: regulasi teknis yang clear, data yang terverifikasi, pembiayaan yang tersedia, dan tata kelola yang konsisten.

Kesimpulan Laporan

Indonesia memiliki fondasi kuat untuk memperluas proyek PLTSa dan RDF di 10 kota utama. Model hybrid WTE–Carbon memberikan kerangka ilmiah dan ekonomi bagi kebijakan investasi hijau. Integrasi Sampah Watch Carbon Ledger dengan SRN–KLHK dan IDXCarbon akan mempercepat transisi menuju Zero Waste – Zero Emission 2060.

“Dari Tumpukan Sampah Menjadi Energi dan Nilai Karbon Nasional.”


Sumber Data & Referensi
  1. Sampah Watch Research Division & PT Centra Rekayasa Enviro. (2025). Waste-to-Energy Readiness Index 2025: Analisis Hybrid Energi dan Karbon 10 Kota Utama Indonesia. sampahwatch.id/wp-content/uploads/2025/10/Waste-to-Energy-Readiness-Index-2025…pdf
  2. SIPSN – KLHK. (2024). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. sipsn.menlhk.go.id
  3. BPS. (2023). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. bps.go.id
  4. Kementerian ESDM. (2023). Data dan Informasi Energi Nasional. esdm.go.id
  5. ERiC – DKTI. (2024). Faktor Emisi Grid Indonesia dan Proyeksi Transisi Energi. eric.or.id
  6. IDXCarbon. (2024). Harga Karbon dan Volume Perdagangan Domestik. idxcarbon.co.id
  7. Perpres No. 109 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik dan Ekonomi Sirkular. Sekretariat Negara.
  8. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. peraturan.bpk.go.id
  9. PermenLHK No. P.70/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal. jdih.menlhk.go.id
  10. SNI 8966:2021 tentang Spesifikasi Bahan Bakar Jumputan Padat (RDF) untuk Pembangkit Listrik dan Industri Semen. bsn.go.id
PT Centra Rekayasa Enviro
Environmental Engineering & Waste Treatment Solutions — Bandung, Indonesia
© 2025 PT Centra Rekayasa Enviro. Seluruh hak dilindungi.