Rantai yang dikuasai dari ujung yang salah: revisi PermenLHK 6/2021 harus mengembalikan kendali kepada pengelola Limbah B3

Rantai yang dikendalikan dari ujung yang salah

Pihak yang menanggung investasi terbesar dan risiko lingkungan terberat justru paling sedikit menentukan ke mana limbah mengalir. Geser tampilan di bawah untuk melihat rantai yang berlaku hari ini dan rantai yang seharusnya.

Akibatnya bukan hipotesis. Dalam lima belas bulan terakhir saja, Gakkum KLH menyegel pengumpul di Cikarang yang mengambil limbah dari luar wilayah izinnya dan tetap mengirim limbah saat gudangnya disegel, menyegel pengolah oli bekas di Tangerang yang mengumpulkan oli dari banyak industri lalu membakarnya tanpa pengendali emisi, dan polisi Serang menyelidiki dua truk tronton yang membuang limbah medis di lahan kosong dengan berpura-pura mengirim palet kayu. Tiga kasus, tiga lokasi, satu pola: limbah keluar dari penghasil secara sah, lalu jejaknya kabur di tangan pihak yang tidak pernah dirancang untuk memikul tanggung jawab akhir.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, dalam kunjungan ke fasilitas PPLI di Bogor pada 13 Agustus 2026, sudah mengatakan hal yang sama dengan bahasa yang lebih lugas: penghasil wajib berkontrak langsung dengan pengelola atau pemanfaat, transporter tetap boleh dipakai tetapi tidak berwenang mengolah atau membuang, dan regulasi yang melarang kontrak langsung penghasil dengan transporter sedang disiapkan. Artikel ini mendukung arah itu, dan menjabarkan mengapa revisi PermenLHK 6/2021 harus berani menyentuh persoalan struktural, bukan sekadar merapikan prosedur.

Bagaimana regulasi saat ini membuka celah

PermenLHK 6/2021 tidak dirancang untuk membalik rantai. Pasal 90 ayat (2) huruf g mensyaratkan bahwa untuk memperoleh rekomendasi pengangkutan, pengangkut wajib melampirkan kontrak kerja sama antara Penghasil dengan Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun yang telah berizin. Secara desain, pengangkut adalah pihak turunan yang hanya boleh bergerak setelah ada kontrak hulu ke hilir.

Celahnya ada pada satu kata: Pengumpul. Regulasi menempatkan pengumpul sejajar dengan pengolah, pemanfaat, dan penimbun sebagai pihak yang sah menerima limbah dari penghasil. Begitu penghasil berkontrak dengan pengumpul, kewajiban administratif penghasil secara praktis selesai. Padahal pengumpul, menurut definisinya dalam PP 22/2021, hanya mengumpulkan dan menyimpan sementara. Pengumpul tidak mengubah karakteristik limbah, tidak menghancurkannya, tidak memulihkannya. Pengumpul adalah jeda dalam rantai, bukan tujuan.

Dari celah ini lahir model bisnis yang mendominasi pasar: pengangkut yang memegang atau bermitra dengan izin pengumpul, menawarkan paket satu pintu kepada penghasil, mengunci volume, lalu mengarahkan limbah ke mana pun margin paling tebal. Pengelola dengan insinerator berbiaya puluhan miliar rupiah, yang harus memenuhi baku mutu emisi terkoreksi 10% oksigen, efisiensi pembakaran 99,99%, dan uji DRE POHC 99,99% sesuai Pasal 131, kemudian bersaing memperebutkan volume dari pengumpul yang sama sekali tidak memikul persyaratan itu. Ketika pengumpul melanggar, sanksi yang tersedia adalah administratif dan denda ratusan juta rupiah, jumlah yang bagi rantai bernilai miliaran hanya biaya operasional. Ketika pengolah melanggar baku mutu emisi, ia kehilangan SLO dan seluruh investasinya berhenti menghasilkan.

Asimetri modal, risiko, dan kuasa

Pilih setiap pelaku untuk melihat seberapa besar modal dan risiko yang dipikulnya dibandingkan kuasa yang dimilikinya atas arah rantai.

Dalam struktur yang sehat, kuasa mengatur rantai seharusnya sebanding dengan besarnya risiko yang dipikul. Dalam struktur yang berlaku hari ini, kuasa itu berbanding terbalik. Inilah anomali yang harus dikoreksi.

Arah kebijakan sudah ditetapkan dua Menteri berturut-turut

Surat Menteri LH/Kepala BPLH Nomor S.1178/A/G/PLB.3.0/B/09/2025 tanggal 17 September 2025, yang ditandatangani Menteri Hanif Faisol Nurofiq, menetapkan bahwa jasa pengumpul Limbah B3 wajib terintegrasi dengan pengelolaan lanjutan berupa pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan, dalam satu entitas atau melalui nota kesepahaman dengan pengelola lain, dengan tenggat enam bulan; jika tidak, Persetujuan Teknis dan SLO kegiatan pengumpulan dinyatakan tidak berlaku. Surat ini adalah pengakuan resmi pertama bahwa pengumpul yang berdiri sendiri adalah sumber masalah.

Menteri Jumhur Hidayat melangkah lebih jauh. Pada 13 Agustus 2026 di PPLI Nambo, ia menegaskan tiga pilar penguatan sistem: keterlacakan, neraca limbah yang dapat diverifikasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Ia mengingatkan bahwa penghasil wajib menjalin kontrak langsung dengan pemanfaat atau pengelola, bahwa transporter boleh digunakan sepanjang memenuhi syarat tetapi tanggung jawab utama pengolahan berada pada pengelola berizin, dan bahwa KLH sedang menyiapkan aturan yang melarang kontrak pengelolaan langsung antara penghasil dan transporter. Ia bahkan membuka wacana rentang harga minimum dan maksimum untuk jasa pengangkutan dan pengolahan, karena harga di bawah biaya pengelolaan yang benar adalah undangan untuk membuang.

Dua Menteri, satu arah. Yang belum ada adalah norma hukumnya. Surat dan pernyataan adalah instrumen kebijakan yang dapat dipenuhi secara formalitas dengan nota kesepahaman di atas kertas dan tidak menciptakan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan di pengadilan. Kasus Harrosa di bawah ini menunjukkan apa yang terjadi ketika pelanggaran hanya berujung pada sanksi administratif: segel dibuka setelah denda dibayar, dan DPR harus mendesak penyegelan ulang. Arah yang sudah benar ini harus dikunci ke dalam batang tubuh Peraturan Menteri. Itulah alasan revisi PermenLHK 6/2021 menjadi momentum yang tidak boleh dilewatkan.

Rekam jejak: di mana rantai putus

Tiga kasus penegakan hukum terbaru yang terdokumentasi di media arus utama. Buka setiap kasus untuk melihat di titik mana rantai putus dan mengapa regulasi hari ini tidak mampu mencegahnya. Seluruh fakta diambil dari pernyataan resmi Gakkum KLH, kepolisian, dan pemberitaan yang tautannya tercantum di bagian referensi.

Pola yang sama juga muncul pada kasus yang lebih lama, seperti pembuangan limbah B3 APD dari hotel di Tangerang ke Tenjo dan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada 2021, yang melibatkan sopir dan pengusaha laundry sebelum menyeret manajemen hotel. Setiap kali, pihak yang membuang adalah pihak di tengah rantai, dan pihak yang memikul risiko terbesar justru tidak pernah menerima limbah itu.

Lima usulan substantif untuk revisi

Buka setiap usulan untuk membaca rumusan dan pasal yang disasar.

Menjawab keberatan yang pasti muncul

Referensi